Realisasi pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kecamatan Ngemplak,
Boyolali tahun ini telah menyentuh tahap 75-80 persen. Sangat
disayangkan, sisa PBB yang belum terpenuhi tersebut justru bersumber
dari belum membayarnya wajib pajak dari kalangan menengah ke atas.“Masyarakat
kalangan bawah dikasih SPPT [surat pemberitahuan pajak terhutang]
besoknya bayar, kalau tidak ke kantor malah mencari petugas ke rumah.
Kendala pertama realisasi PBB malah dari kalangan kelas atas,” jelas
Bayan Kadus II Desa Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Suwanto, saat
ditemui Solopos.com, awal pekan kemarin di Ngemplak.
Dia mengaku hanya bisa mengingatkan tanggungan pajak tersebut kepada para warga yang dimaksud. Selebihnya, Suwanto menganggap segala konsekuensi menjadi tanggungjawab warga sendiri.
“Ada denda tapi tak ada sanksi. Ke dua, kendalanya adalah pemilik tanah atau rumah yang tak diketahui keberadaaanya. Kalangan seperti ini adalah yang membeli tanah dengan pengurusan perpindahan status kepemilikan lewat notaris,” imbuhnya.
Sementara Kades Gagaksipat, Suparno berasumsi kategori warga ke dua itu bisa jadi warga luar wilayah yang berinvestasi tanah di wilayahnya. Dia menjelaskan di Gagaksipat realisasi PBB 2012 ini mencapai 66 persen dari pagu Rp207 juta.
Terpisah, Camat Ngemplak, Dadar Hawantoro menjelaskan pagu PBB di wilayahnya mencapai sekitar Rp2 miliar. Menginjak awal November ini, Dadar menjelaskan realisasi PBB Ngemplak mencapai sekitar 80 persen.
“75-80 Persen. Rata-rata realisasi pertahun 80 persen memang. Tapi kami terus mengintensifkan [penarikan PBB],” terangnya kepada Solopos.com sesaat setelah menghadiri acara penyisiran setoran PBB bersama petugas DPPKAD di kantor Desa Sawahan, awal pekan kemarin.
Dia mengaku hanya bisa mengingatkan tanggungan pajak tersebut kepada para warga yang dimaksud. Selebihnya, Suwanto menganggap segala konsekuensi menjadi tanggungjawab warga sendiri.
“Ada denda tapi tak ada sanksi. Ke dua, kendalanya adalah pemilik tanah atau rumah yang tak diketahui keberadaaanya. Kalangan seperti ini adalah yang membeli tanah dengan pengurusan perpindahan status kepemilikan lewat notaris,” imbuhnya.
Sementara Kades Gagaksipat, Suparno berasumsi kategori warga ke dua itu bisa jadi warga luar wilayah yang berinvestasi tanah di wilayahnya. Dia menjelaskan di Gagaksipat realisasi PBB 2012 ini mencapai 66 persen dari pagu Rp207 juta.
Terpisah, Camat Ngemplak, Dadar Hawantoro menjelaskan pagu PBB di wilayahnya mencapai sekitar Rp2 miliar. Menginjak awal November ini, Dadar menjelaskan realisasi PBB Ngemplak mencapai sekitar 80 persen.
“75-80 Persen. Rata-rata realisasi pertahun 80 persen memang. Tapi kami terus mengintensifkan [penarikan PBB],” terangnya kepada Solopos.com sesaat setelah menghadiri acara penyisiran setoran PBB bersama petugas DPPKAD di kantor Desa Sawahan, awal pekan kemarin.
Sumber : http://www.solopos.com/2012/11/06/wajib-pbb-telat-justru-dari-kalangan-mapan-345212
0 Comments
